Register Now

Login

Lost Password

Enter your email to reset your password.

BY Author

Sesuai PP No.34 than 2016, ada ketentuan bahwa AJB hanya bisa dilakukan apabila telah ada bhakti setoran PPH yang sudah DIVALIDASI. Artinya bayar PPH dulu baru AJB. Hal ini sudah normal. Namun agak janggal kalau harus divalidasi, karena syarat validasi adalah faktur atau bukti bayar semacam kuitansi transaksi. Padahal pembayaran transaksi biasanya pada saat AJB (bersamaan). Pada saat AJB baru muncul kuitansi dan faktur. Apakah yang dimaksud disini hanya Faktur PPN yang belum disetorkan jumlahnya atau apa? Atau pada saat membuat PP baru, lupa merubah syarat validas PPN? Mohon pencerahannya

Comment ( 1 )

  1. December 19, 2016 at 6:21 am

    dalam aturan validasi SSP atas pengalihan tanah dan/atau bangunan disebutkan “…fotokopi faktur atau bukti penjualan atau bukti penerimaan uang (jika pengalihan dengan cara penjualan)…” menggunakan kata ‘atau’ yang artinya pilih salah satu dokumen yang tersedia.
    ___
    Memang aturan yang berlaku terkait validasi masih mengacu pada Peraturan Dirjen Pajak nomor:PER 26/PJ/2010; (yang terbit sebelum berlakunya PP-34) artinya, seharusnya Perdirjen yang baru segera terbit untuk menggantikan Per 26 tersebut sebagai bentuk aturan turunan dari PP-34.

Leave a reply