Register Now

Login

Lost Password

Enter your email to reset your password.

BY Author

Laporan pajak Th 2016 di bulan desember 2016, belum sampai diterbitkan faktur pajak, karena bendahara pemerintah terlambat menyerahkan Bukti Penerimaan Negara (PPN dan Pph) yang seharusnya diserahkan pada bulan maret, juli, oktober, november dan desember 2016 tapi baru diserahkan kepada kami pada bulan Januari 2017.

Sedangkan nomor faktur pada tahun tersebut sudah dikembalikan pada awal tahun januari 2017 bersamaan kami minta nomor faktur baru tahun 2017.

Pertanyaannya :
1. Hasil konsultasi kami dengan pihak AR pajak pratama pekalongan. Bahwa kasus diatas diarahkan untuk dimasukan dalam pembetulan laporan bulan masing-masing. Apakah bener cara pengisiannya dengan digunggung tiap-tiap bulan yang bersangkutan ?
2. Apa ada cara lain selain digunggung ?
3. Menurut Pegawai PNS kantor pajak pratama pekalongan yang tidak menyebutkan dasar hukumnya bahwa : Tidak menerbitkan nomor faktur maupun terlambat menerbitkan nomor faktur dikenakan sanksi 2 % dari DPP. Apakah pernyataan ini benar ? kami mohon dasar hukumnya.
4. Bilamana pertanyaan nomor 3 itu bener, maka sanksi denda siapa yang berhak membayar pihak kami atau pihak bendahara pemerintah yang terlambat menyerahkan bukti penerimaan negara (PPN dan PPh) tersebut ?

Comment ( 1 )

  1. May 14, 2017 at 8:41 am

    Sebelum menjawab pertanyaan anda, perlu anda ketahui bahwa faktur pajak wajib dibuat oleh PKP ketika terjadi penyerahan barang/pembayaran termin, tanpa harus menunggu diberi ssp oleh bendahara.
    Untuk pertanyaan 1&2 cara yg paling praktis adalah dimasukkan pada bagian digunggung walau tidak tepat
    Untuk no 3 sesuai pasal 14 ayat 1 & 4 Undang2 KUP sanksi tidak/terlambat membuat faktur adalah 2% dr DPP
    No. 4. Karena yg wajib membuat faktur adalah PKP maka yg menanggung adalah anda.
    Chat via fb
    https://www.facebook.com/widodo.eli.1

Leave a reply