Dasar Hukum PPH bagi Penyelenggara Pemilu tingkat PPK,PPS dan KPPS yang berkerja berbatas waktu

Apa dasar hukum penyelenggara pemilu tingkat PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), tingkat desa yaitu PPS (Panitia pemungutan Suara) dan tingkat TPS yaitu KPPS yang bekerja berdasarkan waktu (adhoc/sementara hanya selama pemilu, PPK/PPS biasanya 8 bulan, KPPS hanya 1 bulan) dikenakan pajak penghasilan? Untuk PPK honor yang diterima untuk pilkada ini 1.000.000,- per bulan. Dan untuk PPS adalah Rp.500.000,- per bulan.terima kasih ...