Apakah sanksi yang timbul dari hasil pemeriksaan dapat diajukan pengurangan/penghapusan sanksi menurut PMK-91/PMK.03/2015?

Apakah sanksi administrasi yang timbul karena pemeriksaan dapat diberikan fasilitas pengurangan/penghapusan sanksi administrasi? Tidak. Fasilitas ini hanya diberikan atas sanksi administrasi karena pelaksanaan self assessment system oleh Wajib Pajak. Namun demikian, pada tahun pembinaan wajib pajak ini, jenis sanksi akibat verifikasi, peneilian dan pemeriksaan dapat diajukan permohonan pengurangan sanksi dengan memanfaatkan kebijakan Peraturan Menteri Keuangan – 197/PMK.03/2015 ...

Sanksi administrasi apa saja yang dapat diajukan pengurangan/penghapusan sanksi menurut PMK-91/PMK.03/2015?

Sanksi administrasi mana saja yang termasuk dalam ruang lingkup kebijakan di PMK-91/PMK.03/2015? a.    Denda karena keterlambatan penyampaian SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang KUP; b.    Bunga karena pembetulan SPT Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang KUP; c.    Bunga karena pembetulan SPT Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar sebagaimana dimaksud dalam ...

Batasan sanksi administrasi yang dapat diajukan pengurangan/penghapusan sesuai PMK-91/PMK.03/2015?

Apakah ada batasan mengenai sanksi administrasi yang dapat dikurangkan atau dihapuskan dalam PMK-91/PMK.03/2015? Ada. PMK-91/PMK.03/2015 hanya meng-cover sanksi administrasi yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan self-assessment system. Sistem tersebut memberikan hak kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Sehingga apabila dalam pelaksanaannya terdapat konsekuensi adanya pengenaan sanksi administrasi kepada WP, maka terhadapnya diberikan ...

Apa yang harus dilakukan Wajib Pajak untuk dapat mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi sesuai PMK-91/PMK.03/2015?

Apakah yang harus dilakukan Wajib Pajak untuk mendapatkan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi? Untuk memperoleh fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, Wajib Pajak menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak. Permohonan disampaikan ke KPP dimana Wajib Pajak terdaftar. ...

Pembetulan SPT sebelum berlakunya PMK-91 apakah bisa diajukan penghapusan sanksi?

Wajib Pajak (WP) telah melakukan pembetulan SPT atau melaporkan SPT terlambat atau terlambat membayar serta sudah diterbitkan STP sebelum berlakunya PMK-91/PMK.03/2015. Apakah WP tersebut dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi? penjelasannya adalah sebagai berikut: Sepanjang masa pajak dan tahun pajak memenuhi ketentuan PMK-91/PMK.03/2015 dan pembetulan, pembayaran, dan/atau pelaporan dilakukan oleh WP di tahun 2015, maka WP dapat mengajukan permohonan, walaupun ...

Mengapa STP tetap harus diterbitkan dalam permohonan pengurangan/penghapusan sanksi PMK-91/PMK.03/2015?

Mengapa STP tetap harus diterbitkan dalam permohonan pengurangan/penghapusan sanksi PMK-91/PMK.03/2015? Hal tersebut sesuai dengan prosedur dalam Undang-Undang KUP, dimana setiap sanksi administrasi yang dikenakan harus diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP). ...

Batas waktu permohonan penghapusan sanksi administrasi PMK-91/PMK.03/2015?

Kapan Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi? Kapan (jangka waktu) pengajuan permohonan penghapusan tidak diatur. Namun, kapan STP dikeluarkan ini yang akan didorong untuk secepatnya dikeluarkan. So, jika ada rekan wajib pajak yang melakukan pembetulan, terlambat melaporkan kewajiban pajak terdahulu (sebelum tahun pajak 2015) pada tahun ini, segeralah hubungi Account Representative-nya untuk segera diterbitkan STP atas sanksi keterlbatan penyetoran ...

Batasan atas sanksi yang dapat dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PMK-91?

Adakah batasan atas sanksi yang dapat dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam konteks Peraturan Menteri Keuangan nomor 91/PMK.03/2015? Sanksi adminstrasi yang dapat dimohonkan adalah sanksi yang timbul akibat pelaporan, pembetulan, pembayaran SPT Tahunan 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa Desember 2014 dan sebelumnya yang dilakukan di tahun 2015. ...