Register Now

Login

Lost Password

Enter your email to reset your password.

BY Author

Saya ada kasus pajak dimana PKP suatu perusahaan, sebut saja PT A telah dicabut pada Juni 2012 . sebelum ada pemberitahuan dari KPP, pada bulan Juli 2012 si PKP menerbitkan faktur pajak.Pada tahun 2013, lawan transaksi PT B menerima surat dari KPP mengenai pembetulan Pelaporan pengkreditan PPN dikarenakan PKP PT A yang dicabut. PT A bersedia mengembalikan PPN yang telah dibayarkan, dan PT B telah melakukan pembetulan pada SPTnya.Namun pada tahun 2015, PT A mendapat surat dari KPP mengenai kewajiban pembayaran atas faktur pajak yang telah dikeluarkan kepada PT B. Dan meminta PT A untuk menyetorkan sebesar faktur pajak tersebut.Bagaimana penyelesaian atas kasus tersebut? Apakah PT A harus membayar kembali sebesar faktur pajak tersebut, padahal PT B sendiri sudah membetulkan SPTnya (Tidak mengkreditkan faktur pajak tersebut)? Apakah ada dasar undang2nya?

Leave a reply