{1 - 24} GreyGrey
{25 - 49} GreenGreen
{50 - 499} BlueBlue
{500 - 4999} OrangeOrange
{5000 - 24999} RedRed
{25000+} BlackBlack

Please confirm that you would like to report this for an admin to review.


SPT tahunan badan dan tarif

saya memiliki perusahaan yang berdiri april 2016. memiliki peredaran bruto per desember 2016 dibawah 4,8m. pajak masa terdiri dari pph ps 23. ps 21. ps 25 (nihil) dan lapor e faktur ppn juga. Pertanyaan nya : apakah saya per tahun 2017 melaporkan SPT Tahunan badan ?, berapa tarif pph badan yang dikenai ?. terima kasih

Share yuk... biar lebih bermanfaatShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter



Confirm that you would like to Remove Email Alerts for your question. You cant undo this and you will not be able to re-subscribe.


4 Answers

karena dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000, maka perusahaan rekan dikenakan kewajiban PPh Final menurut ketentuan Peraturan Pemerintah No.46 tahun 2013 dengan tarif 1% dihitung dari omset bruto tiap bulannya di tahun pajak 2016 tersebut.
___
Demikian juga untuk kewajiban PPh badan di tahun 2017, karena omset di tahun 2016 tidak melebihi 4.8 Milyar maka kewajiban masa (setiap bulan) untuk PPh badan perusahaan saudara adalah kewajiban PPh Final dengan tarif 1% dari omset bruto tiap bulan, yang wajib disetorkan selambat-lambatnya tanggal 15 masa pajak berikutnya.

Confirm that you would like to select this answer as the "Best Answer" to your question. This will bring this answer to to top and be highlighted as "Best Answer". You can always change this if a better answer is given.


Klo menurut saya :
1. Wajib lapor Mulai SPT Tahunan 2016 dan seterusnya
2. Pajak tahun 2016 adalah PPh pasal 27( laba neto x 12,5% ) karena perusahan belum beroperasi penuh 1 tahun sejak berdiri yaitu sesuai

SE-32/PJ/2014 Tentang Penegasan Pelaksanaan PP 46 Tahun 2013

1. penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan PP 46 TAHUN 2013 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha,
2. Penentuan saat beroperasi secara komersial bagi Wajib Pajak badan adalah saat Wajib Pajak melakukan kegiatan operasi secara komersial untuk pertama kali.
3. Penentuan peredaran bruto untuk dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan PP 46 TAHUN 2013 bagi Wajib Pajak badan yang baru beroperasi secara komersial untuk pertama kali, si ditentukan berdasarkan peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) Tahun Pajak setelah Tahun Pajak beroperasi secara komersial.
4. Wajib Pajak badan yang baru beroperasi secara komersial dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif umum Undang-Undang Pajak Penghasilan sampai dengan jangka waktu 1 (satu) tahun sejak beroperasi secara komersial.
5. Dalam hal jangka waktu 1 (satu) tahun sejak beroperasi secara komersial melewati Tahun Pajak saat beroperasi secara komersial, ketentuan pengenaan Pajak Penghasilan berdasarkan tarif umum Undang-Undang Pajak Penghasilan dimaksud berlaku sampai dengan akhir Tahun Pajak berikutnya setelah Tahun Pajak saat beroperasi secara komersial.
6. Pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan PP 46 TAHUN 2013 bagi Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud pada nomor 2 untuk Tahun Pajak selanjutnya, ditentukan berdasarkan peredaran bruto Tahun Pajak sebelumnya.

Misal Perusahaan Rekan (PT. A) mulai beroperasi dan memperoleh penghasilan pada bulan Juni 2016, maka untuk menjalankan kewajiban perpajakan PT. A adalah memakai aturan perpajakan yang berlaku umum (lapor spt masa pph pasal 25), karena 1 tahun beroperasi secara komersil PT. A ini sampai bulan Mei 2017, maka PT. A melakukan kewajiban perpajakan menurut aturan perpajakan yang berlaku umum tersebut diteruskan sampai dengan bulan Desember 2017.

Nah untuk bulan Januari 2018 kewajiban perpajakan PT. A harus melihat dulu peredaran bruto bulan januari s/d desember 2017, kalau peredaran bruto selama tahun 2017 tersebut di bawah 4,8 Milyar, maka bulan Januari 2018 PT. A harus melaksanakan kewajiban perpajakannya menurut PP 46 ini (1% dari omset), kalau peredaran bruto selama tahun 2017 tersebut di atas 4,8 Milyar maka bulan Januari 2018 PT. A harus menjalankan kewajiban perpajakannya menurut aturan perpajakan yang berlaku umum (pasal 25)

Confirm that you would like to select this answer as the "Best Answer" to your question. This will bring this answer to to top and be highlighted as "Best Answer". You can always change this if a better answer is given.


Klo menurut saya :
1. Wajib lapor Mulai SPT Tahunan 2016 dan seterusnya
2. Pajak tahun 2016 adalah PPh pasal 29( laba neto x 12,5% ) karena perusahan belum beroperasi penuh 1 tahun sejak berdiri yaitu sesuai

SE-32/PJ/2014 Tentang Penegasan Pelaksanaan PP 46 Tahun 2013

1. penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan PP 46 TAHUN 2013 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha,
2. Penentuan saat beroperasi secara komersial bagi Wajib Pajak badan adalah saat Wajib Pajak melakukan kegiatan operasi secara komersial untuk pertama kali.
3. Penentuan peredaran bruto untuk dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan PP 46 TAHUN 2013 bagi Wajib Pajak badan yang baru beroperasi secara komersial untuk pertama kali, si ditentukan berdasarkan peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) Tahun Pajak setelah Tahun Pajak beroperasi secara komersial.
4. Wajib Pajak badan yang baru beroperasi secara komersial dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif umum Undang-Undang Pajak Penghasilan sampai dengan jangka waktu 1 (satu) tahun sejak beroperasi secara komersial.
5. Dalam hal jangka waktu 1 (satu) tahun sejak beroperasi secara komersial melewati Tahun Pajak saat beroperasi secara komersial, ketentuan pengenaan Pajak Penghasilan berdasarkan tarif umum Undang-Undang Pajak Penghasilan dimaksud berlaku sampai dengan akhir Tahun Pajak berikutnya setelah Tahun Pajak saat beroperasi secara komersial.
6. Pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan PP 46 TAHUN 2013 bagi Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud pada nomor 2 untuk Tahun Pajak selanjutnya, ditentukan berdasarkan peredaran bruto Tahun Pajak sebelumnya.

Misal Perusahaan Rekan (PT. A) mulai beroperasi dan memperoleh penghasilan pada bulan Juni 2016, maka untuk menjalankan kewajiban perpajakan PT. A adalah memakai aturan perpajakan yang berlaku umum (lapor spt masa pph pasal 25), karena 1 tahun beroperasi secara komersil PT. A ini sampai bulan Mei 2017, maka PT. A melakukan kewajiban perpajakan menurut aturan perpajakan yang berlaku umum tersebut diteruskan sampai dengan bulan Desember 2017.

Nah untuk bulan Januari 2018 kewajiban perpajakan PT. A harus melihat dulu peredaran bruto bulan januari s/d desember 2017, kalau peredaran bruto selama tahun 2017 tersebut di bawah 4,8 Milyar, maka bulan Januari 2018 PT. A harus melaksanakan kewajiban perpajakannya menurut PP 46 ini (1% dari omset), kalau peredaran bruto selama tahun 2017 tersebut di atas 4,8 Milyar maka bulan Januari 2018 PT. A harus menjalankan kewajiban perpajakannya menurut aturan perpajakan yang berlaku umum (pasal 25)

Confirm that you would like to select this answer as the "Best Answer" to your question. This will bring this answer to to top and be highlighted as "Best Answer". You can always change this if a better answer is given.


Oh, iya sepertinya demikian (benar) apa yang telah dijelaskan Pak Iwan, mohon maaf bu Astri jika pendapat saya bisa dikoreksi. Untuk lebih jelasnya Ibu bisa coba baca ketentuan SE-32/PJ/2014 tersebut.
___
Di dalamnya disebutkan “Penentuan peredaran bruto untuk dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan PP 46 TAHUN 2013 bagi Wajib Pajak badan yang baru beroperasi secara komersial untuk pertama kali, ditentukan berdasarkan peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) Tahun Pajak setelah Tahun Pajak beroperasi secara komersial”
___
Adapun tarif yang berlaku untuk menghitung kewajiban PPh tahun pajak 2016 adalah tarif sesuai ketentuan pasal 17 dengan besaran tarif 25%. Namun mengingat omset usaha perusahaan Ibu masih di bawah 50 Milyar maka perusahaan ibu berhak atas pengurangan tarif berdasarkan ketentuan pasal 31E (pengurangan tarif 50% dari tari tarif normal 25% sehingga tarif efektif yang berlaku menjadi 12,5%).
___
Baru untuk tahun pajak 2017, mulai masa Januari perusahaan Ibu sudah diperkenankan mulai menggunakan tarif PPh Final 1% menurut ketentuan PP-46.

Hal tersebut pun masih melihat kriteria bidang usaha apakah bidang usaha perusahaan ibu masuk dalam kategori wajib pajak dengan penghasilan yang dikenakan PPh final dengan aturan khusus tersendiri, misal: Usaha Jasa Konstruksi, Usaha developer real estate dimana atas usaha2 ini pengaturan tarif PPh-nya diatur tersendiri, dan bersifat final.

Confirm that you would like to select this answer as the "Best Answer" to your question. This will bring this answer to to top and be highlighted as "Best Answer". You can always change this if a better answer is given.


You must be Logged In to Answer this Question

Already a Member, Log In
Not a member yet? Sign Up