{1 - 24} GreyGrey
{25 - 49} GreenGreen
{50 - 499} BlueBlue
{500 - 4999} OrangeOrange
{5000 - 24999} RedRed
{25000+} BlackBlack

Please confirm that you would like to report this for an admin to review.


Setoran DPLK sebagai pengurang penghasilan bruto pada PPh21

Saya mempunyai DPLK dari salah satu Bank di Indonesia. Secara rutin saya menyetor sejumlah dana ke rekening DPLK tersebut (perbulan/pertahun).Apakah setoran DPLK tersebut dapat saya perhitungkan sebagai pengurang penghasilan kotor dalam penghitungan PPh21 di tempat saya bekerja?

Share yuk... biar lebih bermanfaatShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter



Confirm that you would like to Remove Email Alerts for your question. You cant undo this and you will not be able to re-subscribe.


1 Answer

Semoga membantu, dapat rekan gunakan setoran DPLK itu sebagi pengurang yang tentunya tidak melebihi dari Rp. 2.400.000,- / tahunnya.

Sementara biaya pensiun adalah pengurang penghasilan dalam menghitung PPh Pasal 21 yang terutang dan harus dipotong atas penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun secara bulanan.

Sedang iuran pensiun adalah iuran yang dibayar oleh seseorang ketika dia ikut serta dalam program pensiun yang diselenggarakan oleh sebuah dana penisun.

Besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi pensiunan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan brubo, setinggi-tingginya Rp. 2.400.000,00 setahun atau Rp. 200.000,00 sebulan
Bagi pensiunan besarnya penghasilan yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun dan Penghasilan Tidak kena Pajak.
Besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi pensiunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 s.t.d.t.d Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 432.000,00 (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) setahun atau Rp 36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) sebulan.
Batas maksimal biaya pensiun yang boleh diperhitungkan dalam PPh Pasal 21 pensiunan dihitung berdasarkan bulan perolehan pensiun yang sebenarnya pada tahun pajak yang bersangkutan.
Iuran pensiun termasuk juga iuran tunjangan hari tua atau tabungan hari tua yang dibayar oleh pegawai.

Confirm that you would like to select this answer as the "Best Answer" to your question. This will bring this answer to to top and be highlighted as "Best Answer". You can always change this if a better answer is given.


You must be Logged In to Answer this Question

Already a Member, Log In
Not a member yet? Sign Up

Search

Ads

tepung pizza instan dan sehat

Sponsors