Perbedaan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26 berdasarkan aspek pemotong pjak, wajib pajak yang dipotong, serta jenis jasanya

Question
1651 views

Apa berbedaan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26 berdasarkan aspek pemotong pajak, wajib pajak yang dipotong, serta jenis jasanya. Pada UU berapa saya bisa mendapatkan informasi tersebut?

Apakah dalam satu transaksi dapat dikenakan PPH Pasal 21 dan PPh Pasal 23 sekaligus?

Terima Kasih Banyak.

Mohon Bantuannya.

About the Author

Thread Reply

  1. Got 1 Votes
    January 31, 2018 at 1:40 am

    Ketiga jenis PPh tersebut letak perbedaannya adalah pada subjek penerima penghasilan (objek pajak).

    Dalam hal penerima subjeknya adalah orang pribadiĀ  yang merupakan subjek pajak dalam negeri maka pengenaannya adalah pemotongan PPh 21. Ketika penerima penghasilan merupakan badan hukum subjek pajak dalam negeri maka pengenaannya adalah PPh 23. Sementara ketika penerima penghasilan merupakan subjek pajak luar negeri (baik perorangan maupun badan hukum) maka pengenaannya adalah PPh 26.

    Ini pun (dalam hal pengenaan) kita wajib memperhatikan ketentuan seperti atas objek transaksi apa saja yang menyebabkan penghasilan yang bersangkutan dilakukan pemotongan PPh tersebut, misal tidak seluruh penyerahan jasa dilakukan pemotongan PPh 23, maka kita perlu mengetahui ketentuan terkait jenis jasa apa saja yang menjadi objek pemotongan PPh 23. Demikian pula dengan PPh 26, kita perlu lihat ketentuan P3B (tax treaty) nya.

    Untuk mempelajari ketentuan lebih lanjutnya, rekan bisa baca mulai dari ketentuan pokoknya, tentu di Pasal 21, Pasal 23 dan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

    Best Answer
  2. January 31, 2018 at 2:32 am

    Terima Kasih atas jawaban Anda.

    Apakah mungkin dalam satu transaksi pembayaran imbalan jasa dapat dikenakan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 sekaligus?

    TOLONG DIRESPON.

    TERIMA KASIH

    • January 31, 2018 at 4:47 am

      seharusnya sih tidak terjadi…

  3. January 31, 2018 at 4:59 am

    apakah ada UU yang menunjang jawaban Anda Pak?

    • January 31, 2018 at 7:56 am

      Silahkan rekan baca dengan cermat ketentuan “pokok” pada pasal 21 dan pasal 23 UU Pajak Penghasilan.

Leave an answer