Register Now

Login

Lost Password

Enter your email to reset your password.

BY Author

Saya Vivi.
Saya ingin menanyakan :
Jika ada kasus suatu perusahaan kontraktor grade kecil yg seharusnya mendapat potongan PPh Pasal 23 sebesar 2% dari DPP, tetapi omzet dalam satu tahun melebihi nilai yg tertera pada LPJK (yg telah ditentukan) akan dianggap sebagai perusahaan yg tidak memiliki kualifikasi usaha. Sehingga perusahaan tersebut harus mengikuti peraturan yg telah ditetapkan untuk perusahaan yg tidak memiliki kualifikasi usaha yaitu mendapat potongan PPH Pasal 23 sebesar 4%.
Apakah pernyataan tersebut benar?
Jika benar tolong diberikan lampiran landasan hukumnya?
Terima kasih.
Saya tunggu segera konfirmasinya.

Leave a reply