{1 - 24} GreyGrey
{25 - 49} GreenGreen
{50 - 499} BlueBlue
{500 - 4999} OrangeOrange
{5000 - 24999} RedRed
{25000+} BlackBlack

Please confirm that you would like to report this for an admin to review.


PPH 4 (2) DAN PPH 23

saya mau tanya seputar pph 4 (2) dan pph 23. ada kasus berikut : PT A adalah non pkp , PT B adalah pkp . PT A menyewa sebuah tenant di PT B, Pertama muncul tagihan sewa dan service charge pada PT A, dengan ketentuan agar memotong PPH Final 4(2) nya , Apa yang harus dilakukan PT A ? . yang kedua muncul invoice miscellaneous charge atas pekerjaan pemasangan ac , pipa pembuangan yang dikerjaan oleh PT B dan disuruh agar memotong pph nya . PPH apa yang sesuai untuk miscellaneous charge tersebut dan apa yang harus dilakukan oleh PT A ?

Share yuk... biar lebih bermanfaatShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter



Confirm that you would like to Remove Email Alerts for your question. You cant undo this and you will not be able to re-subscribe.


3 Answers

PT. A harus potong PPh pasal 23 2%.
lalu PT. A harus menyetorkan yg 2% tadi ke Bank
kemudian PT. Harus membuat bukti potong PPh 23 dan diberkan kepada PT. B
dan kemudian PT. A Harus lapor spt masa PPH 23 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

Confirm that you would like to select this answer as the "Best Answer" to your question. This will bring this answer to to top and be highlighted as "Best Answer". You can always change this if a better answer is given.


PT A (non PKP) menyewa ruang dari PT B (PKP)
maka PT B menerbitkan faktur pajak yang ditujukan kepada PT A atas tagihan sewa tersebut.
PT A melakukan pemotongan dan penerbitan bukti potong PPh pasal 4 ayat 2 atas pembayaran sewa+service charge kepada PT B selaku penerima penghasilan

Atas charge untuk pekerjaan pemasangan ac , pipa pembuangan yang dikerjaan oleh PT B, maka pengguna jasa PT B (saya kurang jelas apakah PT A pengguna jasanya) wajib melakukan pemotongan serta penerbitan bukti potong PPh pasal 23 atas pembayaran charge tersebut.

Demikian, semoga membantu

Confirm that you would like to select this answer as the "Best Answer" to your question. This will bring this answer to to top and be highlighted as "Best Answer". You can always change this if a better answer is given.


jika memang miscellaneous charges memang bagian dari kontrak persewaan, benar bahwa pengenaannya menjadi PPh 4(2), idealnya dibuatkan dalam 1 bukti potong. Namun jika mereka minta dipecah, buat juga skema pembayarannya dipecah, biar jelas pembayaran ini untuk ini. Namun patut diingat ya..ketika bukpot dipecah, jangan sampai merubah pasal PPhnya

Confirm that you would like to select this answer as the "Best Answer" to your question. This will bring this answer to to top and be highlighted as "Best Answer". You can always change this if a better answer is given.


You must be Logged In to Answer this Question

Already a Member, Log In
Not a member yet? Sign Up