Register Now

Login

Lost Password

Enter your email to reset your password.

BY Author

Dalam rangka restitusi PPN (sebab lebih bayar pada desember 2012 lalu), setelah selesainya Pemeriksaan Pajak, perusahaan kami dikenakan STP atas sanksi yang disebabkan karena ada beberapa Faktur Pajak yang penomorannya tidak berurutan. Atas STP sanksi administrasi tersebut, kami hendak mengajukan penghapusan/pengurangan atas sanksi administrasi tersebut? bagaimana ketentuannya ya, mohon bantuannya

Comment ( 1 )

  1. naufalaziz
    February 11, 2014 at 1:56 am

    Ketentuan terkait Permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi tersebut terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013, dalam Pasal 2 ketentuan tersebut dinyatakan:

    Direktur Jenderal Pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat:
    a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;

    b. mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar;

    c. mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Undang-Undang KUP yang tidak benar; atau

    d. membatalkan surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan atau verifikasi yang dilaksanakan tanpa:
    1) penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau surat pemberitahuan hasil verifikasi; dan/atau
    2) pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi dengan Wajib Pajak.

    demikian semoga memberi gambaran awal

Leave a reply