{1 - 24} GreyGrey
{25 - 49} GreenGreen
{50 - 499} BlueBlue
{500 - 4999} OrangeOrange
{5000 - 24999} RedRed
{25000+} BlackBlack

Please confirm that you would like to report this for an admin to review.


Penghapusan NPWP dan sanksi administrasi

Selamat siang,
Istri Sy telah mempunya NPWP terdaftar 05/01/2009 dan bekerja, pd th 2010 untuk pertama kali telah melaporkan SPT tahunan 2009 dari perusahaan, akan tetapi pada bulan 10/2010 istri sy resign, dan murni menjadi ibu rumah tangga hingga skrg 2016. Karena awam dengan aturan perpajakan.. praktis dari th 2011 hingga 2016 tidak ada pelaporan SPT dikarenakan tidak ada penghasilan sama sekali. Pertanyaannya :1. Apakah telat lapor tsb dikenakan sanksi administrasi ? padahal istri tidak ada penghasilan. Dan mengacu pada UU KUP pasal 7 ayat 2 bhw WP pribadi meninggal, sudah tidak melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas Terhindar dari sanksi adminsitrasi.
2. Karena akan mengajukan Penghapusan NPWP, dgn alasan digabung dengan SPT tahunan suami, tetapi pihak KPP menyatakan bahwa semua sanksi harus di lunasi baru dpt di proses penutupan NPWP, Bagaimana WP dapat menuntut Hak nya sesuai UU pasal 7 ayat 2 diatas yg berlaku kepada KPP yg bersangkutan ? menurut pengalaman sy 1 KPP dengan KPP yg lain terdapat banyak perbedaan dalam penanganan Penghapusan NPWP. 1 KPP bilang NPWP tidak bisa di hapus, hanya bisa di NA (Non Active) – jadi bebas lapor, sedangkan KPP lainnya bilang bisa dan HARUS DIHAPUS karena ikut suami.
Terima kasih.

Share yuk... biar lebih bermanfaatShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter



Confirm that you would like to Remove Email Alerts for your question. You cant undo this and you will not be able to re-subscribe.


Tags

No Answers

You must be Logged In to Answer this Question

Already a Member, Log In
Not a member yet? Sign Up