Register Now

Login

Lost Password

Enter your email to reset your password.

BY Author

Saya mau nanya untuk penentuan kriteria usaha jasa kontruksi sebagai dasar pemotongan PPh .

Permasalahannya adalah kami dapat surat dari kantor pajak untuk melakukan pembetulan untuk kekurangan tarif PPh final dari 2% menjadi 3 % , jadi kami kekurangan bayar sebesar 1%. dikarenakan perusahaan saya di th 2011 dan 2012 ada nilai kontrak yang lebih dari 1.000.000.000.

Dalam surat itu disebutkan mengenai pemahaman Peraturan LPJK no.11a th 2008 ss.t.d.t.d Peraturan LPJK no. 2 th 2013 dimana batasan nilai suatu pekerjaan konstruksi golongan kecil tarif 2 % adalah 2.500.000.000 sebelum th 2013 adalah 1.000.000.000

Saya pernah baca artikel yang menyatakan bahwa kualifikasi usaha dari kontraktor pemberi jasa konstruksi ini ditentukan berdasarkan sertifikasi klasifikasi usaha yang telah diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) yang masih berlaku bukan berdasarkan nilai pekerjaan.

Mohon masukan dan solusi nya.
Terimakasih banyak

Comments ( 2 )

  1. September 14, 2015 at 8:58 am

    Hal ini pernah kami bahas bersama rekan-rekan termasuk kami tanyakan ke narasumber di internal Direktorat Jenderal Pajak. Bahwa dasar pengenaan PPh Final atas jasa konstruksi adalah Per-51 tahun 2008/9 ya..saya agak lupa tahunnya. Di dalam peraturan dirjen tersebut mengatur batasan tarif PPh Jaskon berdasarkan kualifikasi menurut SUJK (kecil, sedang/menengah, besar atau non kualifikasi) tidak ada satupun pasal dalam ketentuan tersebut serta perubahannya menyinggung penerapan tarif berdasar besaran nilai kontrak/proyek konstruksi yang dikerjakan. Meski benar bahwa LPJK mengatur batasan assesment kecil, sedang, besar dalam SUJK didasarkan pada kemampuan pengerjaan proyek menurut nominal proyek yang dikerjakan itu menjadi domain LPJK untuk melakukan reklasifikasi…
    atau setidaknya konsumen pengguna jasa yang harusnya mempertimbangkan SUJK yang dimiliki tiap penyelenggara jasa konstruksi ketika memberikan proyek menurut kualifikasi kemampuan pengerjaan proyek.

    So, dalam kasus Anda, pihak fiskus tidak bisa semena2 menerapkan kurang bayar atas selisih tarif tersebut mendasarkan pada nominal proyek yang Anda kerjakan. mereka harus patuh terhadap bunyi pasal pada ketentuan yang dipegang disesuaikan dengan kualifikasi kecil, sedang, besar tanpa melihat nilai kontrak yang anda kerjakan.

    demikian pandangan saya, semoga membantu

Leave a reply