Register Now

Login

Lost Password

Enter your email to reset your password.

BY Author

Selamat siang Bapak/Ibu, saya adalah Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Kantor Camat Rambatan Kab. Tanah Datar, Sumbar. Bagaimanakah pengenaan pajak untuk transaksi dengan sebuah toko, berapa persenkah pajak yang harus dipungut apabila toko tersebut tidak punya NPWP ? Bolehkah NPWP yang digunakan atas nama pemilik toko, bukan atas nama toko ? Demikian disampaikan, mohon bantuannya, terima kasih.

Comments ( 3 )

  1. June 15, 2015 at 9:46 am

    Dalam hal penggunaan APBD/APBN alangkah lebih baiknya Saudara pastikan bahwa rekanan pengadaan barang jasa Saudara adalah Wajib Pajak yang berstatus sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak) yang memiliki kewenangan menerbitkan Faktur Pajak PPN.

    Jika rekanan Saudara bukan PKP, apalagi tidak ber-NPWP, maka mereka tidak diperkenankan menerbitkan Faktur Pajak, dan otomatis tidak ada komponen PPN dalam transaksi Saudara.
    Jika tetap dipaksakan mereka menerbitkan Faktur Pajak sementara mereka bukan PKP,justru hal ini menyalahi ketentuan perpajakan.

    Jika ada tanggapan selanjutnya…silahkan..

  2. June 16, 2015 at 5:05 am

    Saya pernah dengar bahwa apabila toko tidak punya NPWP maka dapat digunakan NPWP Bendahara Pengeluaran dengan menambah sebanyak 3% sehingga potongan PPN menjadi 13% apakah ini benar ? Apakah NPWP harus atas nama toko atau bisakah atas nama pemilik ?

    • June 16, 2015 at 2:22 pm

      Tidak ada ketentuan demikian Pak
      Utk pelaksanaan kewajiban pemungutan oleh bendahara maka NPWP rekanan yg tercantum dlm SSP
      Bisa NPWP toko (jika toko tersebut berbentuk badan hukum) atau NPWP pemilik toko jika toko tsb tidak berbadan hukum.

      Untuk pengadaan barang/jasa dg kewajiban PPN ingat baik2 ya..rekanan HARUS SUDAH BERSTATUS PKP. INGAT

Leave a reply