{1 - 24} GreyGrey
{25 - 49} GreenGreen
{50 - 499} BlueBlue
{500 - 4999} OrangeOrange
{5000 - 24999} RedRed
{25000+} BlackBlack

Please confirm that you would like to report this for an admin to review.


Pembelian Rumah Cash Bertahap

Salam sejahtera Bapak/Ibu, perkenalkan nama saya Steven, karyawan swasta. Saya ingin menanyakan mengenai laporan pajak untuk rumah yg saya beli dengan cara cash bertahap melalui pengembang. Kontrak pembelian untuk rumah tersebut terjadi pada bulan Desember 2014 dengan dp 30% dan sisanya dengan cash bertahap selama 2 tahun. Sampai skrg, saya belum melaporkan rumah ini dlm SPT tahunan, karena saya beranggapan kita belum melakukan PPJB ataupun AJB dengan pihak developer. Sehubungan dengan program tax amnesty dari pemerintah, apakah saya harus melaporkan rumah ini atau bagaimana ? Atau nanti setelah ajb baru saya laporkan ? Kalaupun melalui ta amnesty, kira2 brp denda yg harus saya bayar ?

Share yuk... biar lebih bermanfaatShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter



Confirm that you would like to Remove Email Alerts for your question. You cant undo this and you will not be able to re-subscribe.


2 Answers

Salaam Rekan Steven,
untuk RUU Tax Amnesty selengkapnya dapat rekan baca melalui link berikut:
https://www.dropbox.com/s/zcb0bonn1xjgmji/RUU-TAX-AMNESTI-UPDATE%202016.pdf?dl=0

Terkait dengan bukti kepemilikan sah atas hak properti di Indonesia maka sudah semestinya mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, sebagaimana kita ketahui bukti kepemilikan atas hak ditandai dg pernyataan hak melalui sertifikat (Hak Milik) misalnya, atau jenis hak lain. sementara penanda peralihan hak suatu properti ditandai dengan diantaranya, Akta Jual Beli, Akta Hibah dsb. Sepanjang belum ada satu atau dua dokumen tersebut maka sekalipun telah terjadi pembayaran antara konsumen kepada developer…konsumen belum bisa menklaim bahwa properti tersebut adalah miliknya/telah beralih hak kepemilikannya dari developer ke tangan konsumen.

Sehingga menurut hemat saya, sesuai dengan isi Rancangan Undang-Undang tersebut, aset yang telah rekan Steven beli tersebut belum bisa diakui sebagai aset rekan steven untuk dilaporkan dalam SPT Tahunan maupun sebagai syarat pengajuan permohonan pengampunan pajak (Tax Amnesty). Karena, dokumen kepemilikan hak yang akan dideklarasikan sebagai aset turut serta menjadi bagaian syarat pengajuan tax amnesty tersebut.

Demikian rekan, semoga membawa pencerahan.

Confirm that you would like to select this answer as the "Best Answer" to your question. This will bring this answer to to top and be highlighted as "Best Answer". You can always change this if a better answer is given.


Aturan pelaksanaan dari Tax Amnesty itu sendiri akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Keuangan, dan sampai saat ini aturan tersebut belum terbit.

Confirm that you would like to select this answer as the "Best Answer" to your question. This will bring this answer to to top and be highlighted as "Best Answer". You can always change this if a better answer is given.


You must be Logged In to Answer this Question

Already a Member, Log In
Not a member yet? Sign Up

Search

Ads

tepung pizza instan dan sehat

jasa aplikator rangka atap baja ringan

Sponsors