Register Now

Login

Lost Password

Enter your email to reset your password.

BY Author

bendaharawan pemerintah melakukan transaksi belanja senilai Rp.2.500.000 sedangkan rekanan tempat dia melakukan transaksi tersebut tidak mempunyai NPWP dan terkadang tidak mau memberikan NPWPnya, wajibkah bendahara tersebut memungut PPh pasal 22 dan berapa besar tarifnya jika dia menggunakan NPWP bendahara untuk menyetorkan PPh pasal 22 tersebut MPK Nomor berapa yang dapat memberikan penjelasan tentang hal ini

Comment ( 1 )

  1. May 20, 2016 at 10:00 am

    tetap wajib dipotong PPh 22, jika tidak ber-NPWP atau tidak bisa membuktikan bahwa yang bersangkutan ber-NPWP maka wajib dikenakan dengan Tarif PPh Pasal 22 lebih tinggi 100% atau dikenakan tarif dua kali lipat. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 22 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (1A) Undang-undang PPh baru

Leave a reply