{1 - 24} GreyGrey
{25 - 49} GreenGreen
{50 - 499} BlueBlue
{500 - 4999} OrangeOrange
{5000 - 24999} RedRed
{25000+} BlackBlack

Please confirm that you would like to report this for an admin to review.


Pajak penghasilan pasal 22

bendaharawan pemerintah melakukan transaksi belanja senilai Rp.2.500.000 sedangkan rekanan tempat dia melakukan transaksi tersebut tidak mempunyai NPWP dan terkadang tidak mau memberikan NPWPnya, wajibkah bendahara tersebut memungut PPh pasal 22 dan berapa besar tarifnya jika dia menggunakan NPWP bendahara untuk menyetorkan PPh pasal 22 tersebut MPK Nomor berapa yang dapat memberikan penjelasan tentang hal ini

Share yuk... biar lebih bermanfaatShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter



Confirm that you would like to Remove Email Alerts for your question. You cant undo this and you will not be able to re-subscribe.


Tags

1 Answer

tetap wajib dipotong PPh 22, jika tidak ber-NPWP atau tidak bisa membuktikan bahwa yang bersangkutan ber-NPWP maka wajib dikenakan dengan Tarif PPh Pasal 22 lebih tinggi 100% atau dikenakan tarif dua kali lipat. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 22 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (1A) Undang-undang PPh baru

Confirm that you would like to select this answer as the "Best Answer" to your question. This will bring this answer to to top and be highlighted as "Best Answer". You can always change this if a better answer is given.


You must be Logged In to Answer this Question

Already a Member, Log In
Not a member yet? Sign Up