{1 - 24} GreyGrey
{25 - 49} GreenGreen
{50 - 499} BlueBlue
{500 - 4999} OrangeOrange
{5000 - 24999} RedRed
{25000+} BlackBlack

Please confirm that you would like to report this for an admin to review.


NPWP dan tax amnesty bagi TKI

Pada tahun 2001-2003, saya bekerja di Astra. Saya memutuskan keluar dari Astra untuk melanjutkan sekolah dan akhirnya bekerja di luar negeri hingga sekarang.

Pertanyaan saya:
1. Dikarenakan saya tidak perlu membayar pajak, apakah saya perlu membuat NPWP baru? Atau sebetulnya saya tidak perlu NPWP?
2. Jikalau saya wajib punya NPWP, bagaimana agar tidak terjadi double pajak karena sebelumnya saya pernah bekerja di Astra, dan saya yakin Astra pasti mendaftarkan tiap pekerjanya ke kantor pajak (pembayaran pajak langsung dari potong gaji).
3. Saya memiliki sebidang tanah yg dibeli sejak tahun 2012, saya tidak pernah membayar pajak, sehingga perlukah saya melaporkan harta tanah ini? Lalu bagaimana melakukan penilaian atas tanah tersebut?

Terimakasih sebelumnya

Share yuk... biar lebih bermanfaatShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter



Confirm that you would like to Remove Email Alerts for your question. You cant undo this and you will not be able to re-subscribe.


Tags

2 Answers

Jika memang s.d. saat ini Anda sepenuhnya menetap di LN dan berpenghasilan seluruhnya dari LN, maka status anda Adalah subjek pajak LN dan tidak ber-kewajiban NPWP Indonesia.
___
Baru nanti sekembalinya ke Indonesia dan bermaksud menetap di Indonesia kembali, Anda silahkan daftarkan diri untuk ber-NPWP Indonesia atau dengan cara mengaktifkan kembali NPWP Anda terdahulu (jika dulu pernah terdaftar)
___
Saya kira dengan cara tersebut, tidak akant terjadi double tax bagi rekan.

Confirm that you would like to select this answer as the "Best Answer" to your question. This will bring this answer to to top and be highlighted as "Best Answer". You can always change this if a better answer is given.


untuk pertanyaan no.3, jika itu terkait Pajak Bumi dan Bangunan, maka rekan tetap wajib memenuhinya, karena sifat PBB adalah pajak objektif (tidak tergantung pada kondisi subjek pajaknya, berdomisili di Indonesia atau luar Indonesia kah)

Confirm that you would like to select this answer as the "Best Answer" to your question. This will bring this answer to to top and be highlighted as "Best Answer". You can always change this if a better answer is given.


You must be Logged In to Answer this Question

Already a Member, Log In
Not a member yet? Sign Up