Register Now

Login

Lost Password

Enter your email to reset your password.

Comments ( 3 )

  1. December 1, 2014 at 5:01 am

    selama belum dilunasi maka PBB tetap terutang, tidak ada kadaluarsa.

  2. December 1, 2014 at 7:55 am

    Jika mengikuti ketentuan umum perpajakan, maka daluarsa penetapan dan penagihan pajak (CMIIW) adalah 5 tahun. Namun sayang, saat ini pengelolaan PBB sudah sepenuhnya diserahkan kepada Pemda (kota maupun kabupaten)masing-masing. Artinya sejak penyerahan tersebut, tata kelola termasuk didalamnya kebijakan penagihan PBB menjadi kewenangan pemda setempat, termasuk hal yang mengatur soal daluarsa tersebut, saudar bisa coba minta Perda tentang PBB untuk kota/kabupaten dimana objek PBB saudara berada

  3. December 2, 2014 at 1:34 am

    oh iya saya udah baca cuplikan peraturannya, Perda Kodya Bandung No. 20/2011, tentang Pajak daerah :
    BAB VII
    KEDALUWARSA PENAGIHAN
    Pasal 77
    (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
    (2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
    a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
    b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
    (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.
    (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
    (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Leave a reply