{1 - 24} GreyGrey
{25 - 49} GreenGreen
{50 - 499} BlueBlue
{500 - 4999} OrangeOrange
{5000 - 24999} RedRed
{25000+} BlackBlack

Please confirm that you would like to report this for an admin to review.


Komisi untuk Perantara

Contoh kasus :

Si “A” sebagai perantara mempertemukan antara penjual tanah dan pembeli tanah. Jual beli sudah terjadi dan Si”A” mendapatkan komisi dari penjual dan pembeli tanah sebesar 2.5%. Uang komisi yang diterima :

Komisi dari Penjual : Rp 10.000.000,-
Komisi dari Pembeli : Rp 10.000.000,-

Total Komisi Diterima : Rp 20.000.000,-

Pertanyaannya : Apakah Si “A” dapat dikenakan/diwajibkan membayar pajak atas uang komisi yang diterimanya ? Si “A” ini hanyalah orang biasa (kampung/desa) yang tidak memiliki NPWP. Praktek semacam ini lazim dilakukan baik untuk urusan tanah maupun rumah.

Mohon penjelasannya dari sisi undang-undang/peraturan-nya agar setiap orang yang melakukan praktek semacam ini (baik yang memiliki NPWP maupun yang tidak memiliki NPWP) dapat memahaminya sehingga uang komisi yang diperoleh sebagai perantara ini ketika masuk ke dalam rekening tabungan menjadi tenang dan aman dan tidak dipertanyakan dikemudian hari.

Terima kasih,

Alif Ichsan

Share yuk... biar lebih bermanfaatShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter



Confirm that you would like to Remove Email Alerts for your question. You cant undo this and you will not be able to re-subscribe.


2 Answers

Saya coba, rekan ….
Pembeli memotong PPh pasal 21 sebesar 5 % terhadap jumlah yg diberikan kepada penerima apabila penerima memiliki NPWP, jika tidak memiliki adalah 6 % atau yang berlaku sesuai tarif progresif yang diatur dalam pasal 17 UU PPh

Confirm that you would like to select this answer as the "Best Answer" to your question. This will bring this answer to to top and be highlighted as "Best Answer". You can always change this if a better answer is given.


Saya coba melengkapi penjelasan rekan Hendra,
jika Pembeli dan/atau Penjual (pengguna jasa) adalah wajib potong PPh 21, maka mereka wajib melakukan pemotongan PPh 21 sebagaimana disebutkan oleh rekan hendra, baik si A ber-NPWP maupun tidak (tidak ber-NPWP akan dipotong PPh 21 dengan tarif lebih tinggi 20%, normalnya tarif 5% menjadi 6%)

Ketika tidak ber-NPWP memang si A tidak ada kewajiban pelaporan SPT, namun jika unsur objektif telah terpenuhi, yaitu penghasilan telah melebihi batas PTKP maka kewajiban bagi penerima penghasilan tersebut untuk mendaftarkan diri ber-NPWP.

Perlu diketahui juga bahwa dalam hal ber-NPWP, dan penghasilan yang diterima telah dipotong pajak oleh pemberi penghasilan, maka Wajib Pajak tetap wajib melaporkannya melalui penyampaian SPT, setidaknya untuk SPT Tahunan

Confirm that you would like to select this answer as the "Best Answer" to your question. This will bring this answer to to top and be highlighted as "Best Answer". You can always change this if a better answer is given.


You must be Logged In to Answer this Question

Already a Member, Log In
Not a member yet? Sign Up

Search

Ads

tepung pizza instan dan sehat

Jawaban Terbaru

Sponsors


Aplikator Atap Baja Ringan