Register Now

Login

Lost Password

Enter your email to reset your password.

BY Author

Kami adalah sebuah perusahaan media massa. Kami masih awam soal pembuatan faktur pajak, khususnya penulisan kode faktur. Mohon bantuannya tentang pengisian 3 digit diawal nomor seri faktur pajak. Contohnya, kami punya nomor seri 002.15.12345678. Pertanyaannya, sebelum angka 002 itu kami harus isi dengan apa ? Terima kasih.

Comment ( 1 )

  1. July 3, 2015 at 1:32 am

    Nah, berikut saya copy pastekan dari ketentuan Per-24 tahun 2012
    LAMPIRAN III
    PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
    NOMOR PER- Zi /PJ/2012
    TENTANG
    BENTUK, UKURAN, TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN,
    PROSEDUR PEMBERITAHUAN DALAM RANGKA PEMBUATAN,
    TATA CARA PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN, DAN TATA
    CARA PEMBATALAN FAKTUR PAJAK
    KODE DAN NOMOR SERI FAKTUR PAJAK
    A. Format Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak.
    Format Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak terdiri dari 16 (enam belas) digit, yaitu:
    a. 2 (dua) digit pertama adalah Kode Transaksi;
    b. 1 (satu) digit berikutnya adalah Kode Status; dan
    c. 13 (tiga belas) digit berikutnya adalah Nomor Seri Faktur Pajak.

    untuk 2 digit pertama yang menunjukkan kode transaksi, Anda perlu pastikan dengan siapa Anda bertransaksi, misal:

    – 01 digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang terutang
    PPN dan PPNnya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan
    penyerahan BKP dan/atau JKP.
    Kode ini digunakan dalam hal bukan merupakan jenis penyerahan sebagaimana dimaksud pada kode 04 sampai dengan kode 09.

    – 02 digunakan untuk penyerahan BKP dan/ atau JKP kepada Pemungut PPN Bendahara Pemerintah yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN Bendahara pemerintah

    – 03 digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Pemungut PPN Lainnya (selain Bendahara Pemerintah) yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN Lainnya (selain Bendahara Pemerintah. Pemungut PPN Lainnya selain Bendahara Pemerintah, dalam hal ini adalah Kontraktor Kontrak Kerja Sama Pengusahaan Minyak dan Gas, Kontraktor atau Pemegang kuasa/Pemegang Izin
    Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi, Badan Usaha Milik Negara atau Wajib Pajak lainnya yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN, termasuk perusahaan yang tunduk terhadap Kontrak Karya Pertambangan yang di dalam kontrak tersebut secara lex specialist ditunjuk sebagai Pemungut PPN.

    (kode lainnya Anda bisa lihat/browsing ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-24/PJ/2012)

    Kode Status (digit ketiga), diisi dengan ketentuan sebagai berikut:
    1) 0 (nol) untuk status normal;
    2) 1 (satu) untuk status penggantian.
    Dalam hal diterbitkan Faktur Pajak pengganti ke-2, ke-3, dan seterusnya,
    maka Kode Status yang digunakan Kode Status ‘1’

    Nah..dengan penjelasan tersebut, kita misalkan Anda melakukan penyerahan kepada sesama PKP non pemungut, maka contoh nomor Faktur Pajak yang kemudian Anda gunakan (sesuai dengan jatan nomot FP yang Anda pegang) menjadi:

    010.002.15.12345678

    ketika kemudian atas faktur tersebut terjadi kesalahan, misal terjadi kesalahan pencantuman nilai transaksi (DPP) maka, anda perlu menerbitkan FP pengganti dengan nomor seri

    011.002.15.12345678

    Demikian kawan, semoga membantu

Leave a reply