Register Now

Login

Lost Password

Enter your email to reset your password.

BY Author

Mohon infonya apakah TNT bisa potong PPh 23 ? jika saya lihat peraturan NOMOR 141/PMK.03/2015Jasa freight forwarding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) huruf ak adalah kegiatan usahayang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik untuk mengurus semua/sebagian kegiatan yangdiperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut,dan/atau udarakl saya lihat ini bisa termasuk objek pajak, cma mereka bersikukuh tidak dengan alasanHal tersebut dikarenakan jasa TNT tidak tercantum dalam Permenkeu No. 141/PMK.03/2015 maupun di Perdirjen Pajak No. PER/70/PJ/2007 yang masih berlaku dan belum dicabut hingga saat ini.Selain itu, sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-321/PJ/2012 tentang KLU (Klasifikasi Lapangan Usaha) – pada lampiran II hal 159 – POS dan KURIR masuk ke Golongan Pokok (GP) 53 dan bukan Golongan Pokok (GP) 52. Golongan 52 adalah Pergudangan, Bongkar Muat, Transportasi, Ekspedisi, dengan demikian sangat jelas bahwa bidang usaha Pos/ kurir tidak lah sama dengan bidang jasa ekspedisi.Hal tersebut dikarenakan TNT Express merupakan Perusahaan Jasa Kurir/Titipan Swasta bukan Perusahaan Jasa Freight Forwading (Jasa Transportasi) ataupun Jasa Perantara/Keagenan, sesuai dengan Surat Izin Usaha yang kami miliki.Mohon infonya untuk untuk jasa TNT apakah potong atau tidak ? Thanks

Comments ( 4 )

  1. December 28, 2015 at 9:27 am

    jika selaku pengguna jasa TNT, dan anda/perusahaan Anda adalah pemotong PPh 23, maka atas pembayaran untuk jasa tersebut Anda wajib lakukan pemotongan. bidang usaha yang dilakukan TNT masuk kategori Freight Forwarding ataupun Jasa Ekspedisi dalam PMK-141 tersebut.

  2. December 28, 2015 at 10:00 am

    Hal tersebut dikarenakan jasa TNT tidak tercantum dalam Permenkeu No. 141/PMK.03/2015 maupun di Perdirjen Pajak No. PER/70/PJ/2007 yang masih berlaku dan belum dicabut hingga saat ini.Selain itu, sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-321/PJ/2012 tentang KLU (Klasifikasi Lapangan Usaha) – pada lampiran II hal 159 – POS dan KURIR masuk ke Golongan Pokok (GP) 53 dan bukan Golongan Pokok (GP) 52. Golongan 52 adalah Pergudangan, Bongkar Muat, Transportasi, Ekspedisi, dengan demikian sangat jelas bahwa bidang usaha Pos/ kurir tidak lah sama dengan bidang jasa ekspedisi.Hal tersebut dikarenakan TNT Express merupakan Perusahaan Jasa Kurir/Titipan Swasta bukan Perusahaan Jasa Freight Forwading (Jasa Transportasi) ataupun Jasa Perantara/Keagenan, sesuai dengan Surat Izin Usaha yang kami miliki

  3. December 28, 2015 at 10:01 am

    saya jg pikir itu masuk list objek pajak ya cma mereka bersikukuh tidak dengan alasan seperti yg di atas, bisa aja saya potong tanpa persetujuan mereka cma kan jadinya biaya ya

  4. December 29, 2015 at 2:17 am

    apakah poin jawaban tersebut merupakan argumen TNT? jika iya…tentu wajar jika mereka ‘ngotot’ agar tidak dipotong, meskipun demikian tafsir demikian menurut saya kurang tepat.

    Jika ini adalah tafsir Anda sendiri…silahkan baca kembali selengkapnya ketentuan2 tersebut.

    memang dalam PMK-141 maupun PER/70/PJ/2007 tersebut Anda tidak akan menemukan rincian definitif perihal positif list objek PPh 23, apalagi merujuk pada TNT.

    GP 52 dan 53 tentu terpisah dan berbeda, namun keduanya masuk dalam kriteria Kode H Kategori Transportasi dan Pergudangan

    Kode 52 untuk Golongan Pokok Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan
    Kode 53 untuk Golongan Pokok Pos dan Kurir

    Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ekspedisi /ek·spe·di·si //ékspedisi/ n 1 pengiriman surat, barang, dan sebagainya; 2 perusahaan pengangkutan barang; 3 Huk salinan yang sama bunyinya (tentang vonis atau akta); 4 perjalanan penyelidikan ilmiah di suatu daerah yang kurang dikenal; 5 Mil pengiriman tentara untuk memerangi (menyerang, menaklukkan) musuh di suatu daerah yang jauh letaknya

    Jadi saya masih berkeyakinan bahwa bidang jasa yang dijalankan TNT merupakan jenis jasa ekspedisi dan itu masuk dalam objek pemotongan PPh 23.

    Jika rekan Hanafy masih ragu…saya menyarankan untuk mengkonsultasikan hal ini dengan Account Representative perusahaan Saudara…atau minta penegasan secara tertulis dari DJP.

Leave a reply