Register Now

Login

Lost Password

Enter your email to reset your password.

BY Author

Apakah rekan pernah menemui kasus dimana Kantor Pelayanan Pajak menolak permohonan pemindahbukuan yang disampaikan Wajib Pajak karena bukti pembayaran pajak tidak menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP), dan bukti pembayaran dimaksud hanya berupa kertas yang berisi data Bukti Penerimaan Negara (BPN) dan/atau tanpa kode billing

Atas bukti pembayaran pajak sebagaimana terlampir pada permohonan pemindahbukuan tersebut di atas, Kantor Pelayanan Pajak meminta kepada Wajib Pajak untuk kembali ke bank tempat Wajib Pajak membayar dan meminta cap dan tanda tangan pejabat bank, agar permohonan pemindahbukuan dapat ditindaklanjuti.

Kasus demikian sebenarnya tidak perlu terjadi, karena dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik, Pasal 3 ayat (5) telah jelas menyatakan bahwa BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk cetakan, salinan dan fotokopinya, kedudukannya disamakan dengan SSP dan SSP PBB dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Jika dengan argumen yang sebenarnya sudah jelas namun Wajib Pajak masih terkendala, maka silahkan tunjukan penegasan DJP malalui surat Direktorat Peraturan Perpajakan nomor S-1327/PJ.02/2015 tanggal 23 Desember 2015 yang menegaskan antara lain:

Pembayaran pajak yang dilakukan Wajib Pajak akan dianggap sah apabila atas pembayaran tersebut telah diterbitkan BPN yang dihasilkan oleh Modul Penerimaan Negara melalui Bank Persepsi/Pos Persepsi.

SSP atau dokumen yang dihasilkan melalui aplikasi e-Tax perbankan dianggap sebagai BPN sepanjang dokumen tersebut memuat NTPN dan NTB dan ada dalam Modul Penerimaan Negara/sistem penerimaan negara secara elektronik.

Bahwa BPN merupakan sarana administrasi pembayaran yang dapat diajukan pemindahbukuan oleh Wajib Pajak. Oleh karena itu, dalam hal dokumen memenuhi syarat sebagai BPN maka dokumen tersebut dapat diajukan pemindahbukuan oleh Wajib Pajak.

(jika terdapat keraguan pada setoran yang dilakukan oleh wajib pajak, sebagaimana tercantum dalam bukti penerimaan negara tersebut, maka) Pengendalian utama yang harus ada dalam setiap setoran pajak dari Wajib Pajak adalah adanya Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) sebagai bukti sahnya suatu setoran pajak pada setiap transaksi setoran pajak Wajib Pajak. NTPN adalah nomor unik (unique number) yang dikeluarkan oleh Sistem MPN atas setiap setoran pajak Wajib Pajak secara real time on line.

Leave a reply