Register Now

Login

Lost Password

Enter your email to reset your password.

BY Author

Saya ingin menanyakan tentang PPN.
1. Ada bendahara yang service mobil ke perusahaan kami (otomotif), tetpi mereka tidak tidak minta faktur pajak. Dan kita juga lupa meminta, dan npwp kita 00, sementara total hingga 3juta. Bagaimana jika seperti itu?

2. Mengenai Nota retur, pada masa sblumnya ada salah hrga di invoice pada penjualan unit mobil. Lalu dibuatkan invoice baru di masa skrg, krena masa sblumnya di sistim kami hrus di DO ulang. Sementara cust ber NPWP, masa sblumnya sudah kmi buat faktur pajaknya, apa bisa lgsung dibatalkan/ buat nota retur? Sementara blum lapor spt ppn, dan juga bagaimana jika hal tsb juga terjadi pada 2 masa sebelumnya, apa bisa lgsung dibatalkan faktur pajaknya?

Karena setahu saya nota retur itu utk pengembalian barang. Saya jg blum bgitu paham.

Terimakasih sebelumnya 🙂

Comments ( 4 )

  1. August 15, 2016 at 4:32 am

    Selamat siang,
    langsung saja coba saya tanggapi pertanyaan Anda tersebut.
    No.1, ketika Anda telah dikukuhkan sebagai PKP, maka setiap penyerahan (apapun) atas transaksi usaha yang Anda jalankan wajib disertai dengan penerbitan faktur pajak, terlepas lawan transaksi (customer) Anda memintanya atau tidak. Selanjutnya, Anda menyetor dan melapor atas setiap faktur pajak yang Anda terbitkan tersebut.
    ____
    No.2, prinsipnya pembatalan faktur hanya dilakukan (secara ketentuan) jika terjadi pembatalan transaksi. Dalam kasus Anda, transaksi sebenarnya tidak batal, hanya terdapat koreksi atas invoice komersial yang telah terbit sebelumnya, dalam kasus demikian jika atas transaksi tersebut telah diterbitkan faktur pajak sebelumnya, kemudian terdapat koreksi invoice maka Anda bisa tempuh dengan menerbitkan faktur pajak pengganti, dan bukan nota retur juga ya…
    ____
    Demikian, semoga membantu

    • August 15, 2016 at 6:06 am

      Dan jika cust dan suplier sama2 ingin mmbatalkan faktur pajak apakah diperbolehkan? Posisi sama2 sudah lapor spt.

      Jika faktur pajak pnggnti bukanny masa di fp nya tp semula jika di A2, sedangkan invoice baru sudah di masa brikutnya.

  2. August 15, 2016 at 6:40 am

    invoice kedua dst merupakan dokumen perdata antara Anda dan konsumen, dalam sudut pandang pajak, nyatakanya transaksi awal tidak batal, hanya koreksi dokumen pendukung atas transaksinya, dan atas koreksi ini sebenarnya bisa Anda cantumkan dalam kolom referensi saat Anda buat FP Pengganti.
    ___
    Secara ketentuan Faktur Pajak wajib dibuat saat mana yang lebih dulu antara penyerahan, penagihan atau pembayaran. Dan nyatanya penerahan telah terjadi (dulu) sehingga Anda wajib menerbitkan FP sesuai tanggal penyerahan terjadi (dulu), bukan kemudian membuat FP baru dengan tanggal saat koreksi invoice kedua dst (seolah penyerahan baru Anda lakukan sekarang).
    ___
    Namun demikian, praktinya memang terjadi, pihak pemberi jasa dan konsumen menyepakati seoalah transaksi awal batal, untuk kemudian membatalkan FP awal dan kemudian menerbitkan FP baru. Sepanjang Anda mau menempuh langkah demikian, meski saya tidak menyarankan, silahkan saja, asal Anda bisa mempertanggungjawabannya saat terjadi pemeriksaan, dan konsekuensinya atas FP baru tersebut bisa dianggap sebagai faktur pajak yang terlambat diterbitkan, karenya nyatanya penyerahan terdahulu tidak benar-benar batal.

  3. September 28, 2016 at 9:29 am

    pakai faktur pajak pengganti meskipun di DO lagi pada bulan yang berbeda? dan jika pemeriksaan, customer hanya diberikan DO yang baru, karena DO yng lama ditarik oleh kita sbg penjual, dan dasar faktur pajak normal apa sedangkan DO/Faktur penj diberikan ke cust yang telah dirubah dengan bulan yang beda. apakah tidak apa apa?

    mohon bantuannya ya.

Leave a reply