{1 - 24} GreyGrey
{25 - 49} GreenGreen
{50 - 499} BlueBlue
{500 - 4999} OrangeOrange
{5000 - 24999} RedRed
{25000+} BlackBlack

Please confirm that you would like to report this for an admin to review.


Ebilling jika kontrak pemda dan kontraktor

Saya ingin menanyakan tentang, siapa yg berkewajiban utk mendapatkan ebilling terutama jika swasta menang tender lalu ingin melakukan penagihan. Biasanya, didalm penagihan kita sdh melampirkan faktur ssp kepada pihak pemda. Namun, saat ini dlm era eproc, apakah pihak swasta memberikan ebilling ke pihak pemda? Disisi ini, swasta kuatir jika pihak pemerintah belum menyetorkan ppn dan pph yg sdh dibuat ebillingnya. Jadi, siapa yg berkewajiban pemda atau swasta yg membuat ebillling utk penagihan oleh swasta?

Share yuk... biar lebih bermanfaatShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter



Confirm that you would like to Remove Email Alerts for your question. You cant undo this and you will not be able to re-subscribe.


1 Answer

Dalam status kontrak kerja dengan pemerintah yang melibatkan bendaharawan pemerintah selaku kuasa pengguna anggaran maka bendaharawan lah yang diberi kewenangan dan wajib melalukan pemungutan/pemotongan pajak untuk setiap transaksi pembayaran yang melibatkan anggaran negara/daerah yang terjadi. Jadi yang buat kode billing seharusnya adalah bendaharawan. Dan Pihak kontraktor rekanan akan menerima bukti pungut atau bukti pemotongan atas pemenuhan kewajiban pajak tersebut.

Confirm that you would like to select this answer as the "Best Answer" to your question. This will bring this answer to to top and be highlighted as "Best Answer". You can always change this if a better answer is given.


You must be Logged In to Answer this Question

Already a Member, Log In
Not a member yet? Sign Up