{1 - 24} GreyGrey
{25 - 49} GreenGreen
{50 - 499} BlueBlue
{500 - 4999} OrangeOrange
{5000 - 24999} RedRed
{25000+} BlackBlack

Please confirm that you would like to report this for an admin to review.


Cara mendapatkan NPWP untuk sekolah swasta

Beberapa hari yg lalu sy mendaftarkan secara online NPWP untuk SMP yg saya kelola yg berada dibawah naungan yayasan (yg sudah mempunyai NPWP atas nama yayasan), alasan saya mendaftarkan SMP yg saya kelola untuk memiliki NPWP sendiri adalah selain terdapat perbedaan aktivitas yg dilakukan antara yayasan dan sekolah, juga yayasan dimana tempat SMP saya bernaung memiliki beberapa jenjang sekolah yg berbeda diantaranya TPA, TKA, RA, TK Islam, MI, SD Islam, dan SMP Islam Terpadu yang saya kelola. Disamping itu didalam aplikasi Daftar NPWP Online terdapat opsi status badan, yakni Pusat, Cabang, dan Pelaksana Kegiatan. Melihat Opsi itu sy berpendapat bahwa sekolah bukanlah badan hukum akan tetapi Pelaksana Kegiatan yg berada dibawah naungan Badan Hukum yg berbentuk yayasan, sehingga dalam proses pendaftaran sy pilih Pelaksana Kegiatan, dan aplikasiun berjalan dengan lancar dimana dalam prosesnya sy diminta untuk meng upload Akta Pendirian/SK dan NPWP Badan Hukum yg menjadi Pusat dalam hal ini yayasan, sy diminta jg untuk meng upload NPWP pribadi sebagai penanggungjawab pelaksana kegiatan dalam hal ini Kepala Sekolah. Sampai pd akhir aplikasi sy diberi petunjuk untuk save/atau menyimpan dan meminta token untuk dapat meng klik menu KIRIM, sesaat setelah klik menu KIRIM muncul pesan lampirkan SK Penunjukkan dari Kantor Pusat yg memberikan kewenangan bagi pelaksana kegiatan untuk melakukan pendaftaran NPWP. Munculnya pesan itu sehubungan dg SK Penunjukkan yg belum siap, membuat sy memilih opsi untuk mengirim langsung kekurangan persyaratan ke KPP Pratama setempat. Singkatnya aplikasi sudah menyiapkan surat pengantar dan alamat KPP setempat yg harus dituju, selanjutnya sayapun menyiapkan SK penunjukkan dari Ketua Yayasan kepada Kepala Sekolah SMP untuk mengajukan pendaftaran NPWP. Di Kantor KPP Pratama ternyata bukannya menerima penyampaian syarat susulan yakni Surat Penunjukkan dari yayasan yg saya bawa, akan tetapi beliau menjelaskan bahwa permohonan saya ditolak sehubungan dengan sekolah seharusnya menggunakan NPWP yayasan tempat bernaungnya. Dalam kesempatan ini sy memohon petunjuk dan solusi akan masalah yg saya hadapi, terima kasih.

Share yuk... biar lebih bermanfaatShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter



Confirm that you would like to Remove Email Alerts for your question. You cant undo this and you will not be able to re-subscribe.


Tags

1 Answer

Salaam,
sudah benar sebagaimana disebutkan oleh petugas di KPP bahwa atas sekolah yang rekan pimpin semestinya terdaftar atas nama yayasan (sebagai badan hukum yang menaunginya), yang jamak terjadi pun demikian.
Adapun yang rekan maksud dengan penyelenggara kegiatan…dalam terminologi pajak dimaksudkan terhadap, saya contohkan kasus riilnya….misal:pihak yang ditunjuk sebagai pengelola grant/bantuan/hibah dari pihak bukan subjek pajak indonesia (dari pihak luar negeri), dimana atas grant tersebut akan timbul transaksi keuangan di Indonesia yang tentunya ada korelasinya terhadap kewajiban pajak di Indonesa.

Demikian penjelasan singkat saya, semoga membantu.

Confirm that you would like to select this answer as the "Best Answer" to your question. This will bring this answer to to top and be highlighted as "Best Answer". You can always change this if a better answer is given.


You must be Logged In to Answer this Question

Already a Member, Log In
Not a member yet? Sign Up

Search

Ads

tepung pizza instan dan sehat

Jawaban Terbaru

Sponsors