Register Now

Login

Lost Password

Enter your email to reset your password.

BY Author

Cara bertransaksi dengan bendahara pemerintah

Salam sejahtera,

Saya memiliki usaha eceran elektronik dan komputer. Saya ingin bertanya cara menjual barang dan membuat faktur penjualan yang benar kepada pihak pemerintah seperti bendahara kantor desa. Apakah saya harus mananggung pajak 10% + 1,5% dari penjualan tersebut?

Mohon petunjuknya
Terima kasih

Comments ( 4 )

  1. April 1, 2017 at 9:38 pm

    Bila anda sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak cara membuat faktur pajak adalah sebagai berikut
    Contoh sederhana :
    Anda beli laptop dg harga 5 jt, dan anda menginginkan laba 1jt, maka ketika menjual ke bendahara pemerintah, dalam faktu pajak, anda menuliskan
    Harga jual = 6jt
    PPN 10% = 600rb
    Anda akan dipotong PPh 1,5% x 6jt = 90rb
    Anda akan menerima dr bendahara berupa:
    1. Uang sebesar 5.910.000 (6jt – pph)
    2. Bukti pungut PPN berupa bukti pembayaran pajak yg menggunakan NPWP anda senilai 600rb.
    3. Bukti pungut pph, berupa bukti pembayaran pajak yg menggunakan NPWP anda senilai 90rb

    Hal di atas terkait PPN hanya berlaku bila anda sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, bila sudah dikukuhkan anda Wajib membuat Faktur Pajak sesuai ketentuan yg berlaku
    Chat via fb
    https://www.facebook.com/widodo.eli.1

  2. April 3, 2017 at 1:00 pm

    Terima kasih pak widodo atas jawabannya

    Apakah punya NPWP belum tentu Pengusaha Kena Pajak?

    Jika belum termasuk PKP, bagaimana menjual barang ke bendahara pemerintah? Apakah sama seperti diatas hanya saja PPN 10% tidak dituiskan dalam faktur penjualan?

  3. April 4, 2017 at 1:39 am

    Punya NPWP belum tentu PKP, harus permohonan pengukuhan terlebih dahulu.
    Bila belum PKP dilarang membuat Faktur Pajak. Faktur Pajak beda dengan faktur/nota penjualan krn ada ketentuan yg mnegatur tersendiri.
    Secara ketentuan pajak bila belum PKP tidak ada PPN yg dipungut saat transaksi dengan bendahara pemerintah.
    Namun dalam pertanggujawaban bendahara desa umumnya mereka diminta bukti setor PPN. Bila anda bukan PKP dan bertransaksi dengan bendahara pemerintah anda tidak boleh menuliskan PPN dalam nota/faktur penjualan, mengenai siapa yg menanggung PPN (terkait dengan laporan pertanggungjawaban bendahara) silahkan dinegosiasikan dengan bendahara, karena secara aturan pajak tidak ada PPN.

  4. April 4, 2017 at 2:20 pm

    Saya mendapat 2 skenario bon faktur dari 2 bendahara yang ingin membeli barang..

    1. Harga jual mis. 6jt. Saya buka bon faktur jual 6jt, teken dan stempel spj (sejenis surat keterangan belanja) dan saya diminta teken bon kosong dengan alasan harga akan diisi sesuai anggaran belanja.

    2. Harga jual 6jt. Di bon faktur jual toko, harga diisi setelah ditambah pajak ppn+pph (6jt×10:11) dengan alasan untuk menutupi pajak.

    Skenario manakah yang benar dan harus saya ikuti? Jika kedua skenario diatas salah, mohon petunjuknya cara yang benar membuat bon jual toko yang benar agar tidak ada masalah dikemudia hari.

    Terima kasih

Leave a reply