Register Now

Login

Lost Password

Enter your email to reset your password.

BY Author

Selamat Siang Pak

Mau tanya Pak, Perusahaan kami bergerak di bidang Perdagangan besar lainnya dan konsumen kami mayoritas instansi pemerintah. Perusahaan kami telah di kukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak Maret 2005, sehingga dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang berkenaan dengan Perpajakan, kami berhak untuk mencantumkan NPWP, memungut pajak, menyetorkan serta melaporkannya ke KPP.

Sehubungan dengan konsumen kami dari pihak instansi pemerintahan, maka setiap ada kegiatan pekerjaan di instansi pemerintah baik pengadaan barang ataupun jasa perbaikan untuk jenis Pajak PPn, PPh pasal 22 serta PPh Pasal 23 di pungut/dipotong oleh Bendaharawan dan perusahaan kami mendapatkan SSP dan bukti potong sebagai bukti bahwa Perusahaan kami telah membayar pajak dari kegiatan pekerjaan tersebut. Dengan mendapatkan SSP dan bukti potong, perusahaan kami melaporkannya ke KPP sesuai dengan masa kegiatan tersebut.

Dari setiap kegiatan pekerjaan tersebut selama 1 (satu) tahun, untuk jenis Pajak PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 di SPT Tahunan kami kreditkan sebagai Kredit Pajak Dalam Negeri.

Yang menjadi pertanyaan kami adalah :

1. Bendaharawan yang sebagai pomotong pajak kami tidak melaporkan ke KPP atas pajak PPh Pasal 22 dan PPh 23 dari kegiatan pekerjaan tersebut, apakah dari perusahaan kami yang menegur ke Bendaharawan atau Pihak KPP di mana Bendaharawan tersebut terdaftar sebagai Wajib Pajak. Karena perusahaan kami oleh KPP tempat kami terdaftar sebagai Wajib Pajak diminta untuk menegur pihak Bendaharawan. Dan Jika Bendaharawan tidak melaporkan, maka perusahaan kami oleh KPP tempat kami terdaftar diminta untuk membayar PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23. Sedangkan kami punya bukti potong atas potongan pajak tersebut dan kami lampirkan juga bukti potong tersebut di SPT Tahunan 2014.

2. Jika kami menuruti keinginan dari KPP tempat kami terdaftar sebagai Wajib Pajak, berarti perusahaan kami membayar 2 (dua) kali atas Pajak PPh 22 dan PPh Pasal 23.

3. Jika kami tidak menuruti keinginan dari KPP tempat kami terdaftar, resiko apa yang perusahaan kami terima.

4. Apakah prosedur yang kami lakukan sudah benar mulai dari SSP, PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 yang kami laporkan ke KPP tempat kami terdaftar sebagai WP dan juga PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 kami kreditkan sebagai Kredit Pajak Dalam Negeri.

Demikian yang dapat kami sampaikan mohon saran, arahan dan bantuannya. Sebelumnya kami ucapkan terimakasih.

Comments ( 2 )

  1. September 22, 2015 at 4:43 am

    sama rekan kasusnya seperti saya, urusan dengan intansi pemerintahan bikin pusing.
    kalau saya di biarin aja rekan, yg penting kita udah dapat bukti potong/ssp

  2. September 22, 2015 at 8:57 am

    1. Jika Saudara punya bukti pemotongan yang telah diterbitkan/diberikan oleh Bendaharawan tersebut maka tidak ada kewajiban bagi Saudara untuk melakukan pembayaran lagi atas kewajiban tersebut. Kewajiban untuk menyetorkannya ada pada bendaharawan, dan ketika terjadi keterlambatan penyetoran pun seharusnya yang dikenakan sanksi adalah pihak bendaharawan. Karena sifatnya sebagai kredit pajak, sekalipun kewajiban pemotongan tsb tidak dijalankan oleh bendaharawan (misalnya) maka Saudara tidak ada kewajiban untuk melakukan penyetoran PPh 22 tersebut, silahkan lihat kembali di Surat Keterangan Terdaftar perihal jenis kewajiban apa saja yang harus Saudara tunaikan, saya yakin tidak ada cek list PPh 22 di situ, kecuali Saudara adalah BUMN, Bendaharawan atau Wajib Pajak yang ditunjuk untuk melakukan pemotongan jenis PPh 22 tersebut.

    2. Minta mereka untuk menunjukkan ketetentuan mana yang mengatur bahwa ketika kewajiban pemotongan tersebut tidak dijalankan sementara Saudara telah memiliki bukti potong (catatan:bukti potong yang sah) maka Saudara selaku pihak yang seharusnya dipotong yang harus menanggung kewajiban tersebut. Ingatkan mereka bahwa setiap pemungutan pajak harus ada dasar hukumnya.

    3. Tidak ada sanksi, toh jika pun terjadi kurang potong dan melihat sifat PPh 22 maupun 23 sebagai kredit pajak maka pada pelaporan kewajiban PPh Badan Tahunan saudara akan memperhitungkan kembali nilai PPh yang kurang bayar.

    4. Sebagai kredit pajak dan saudara laporkan dalam SPT PPH Badan tahunan sudah benar. Namun soal SSP/bukpot yang disebut dilaporkan apakah maksudnya dilaporkan dalam SPT PPh Badan Tahunan? jika iya maka sudah benar

Leave a reply