Register Now

Login

Lost Password

Enter your email to reset your password.

BY Author

Belanja di.mall minta faktur PPN

DhMohon pencerahan..Apakah jika kita belanja untuk pengadaan pemerintah di mall atau supermarket yang pada struk nya mencantumkan PPN..saya harus meminta faktur/dokumen sejenis sebagai bukti.saya bayar pajak?Kaarena jika tidak ada fakturnya saya dianggap blm bayar, padahal saya sudan bayar dan nilai PPN tertera distruk…Akibat dari itu, jika saya tidak fakturnya, maka saya diharuskan bayar pajak.untuk mendapatkan faktur…lah kan jadi 2kali bayar..Mohon pencerahan

Comments ( 5 )

  1. October 22, 2016 at 1:49 am

    rekan mewakili pemerintah dalam hal pengadaan barang jasa ya?
    setiap bukti pemungutan/pembayaran pajak memang mesti ada buktinya rekan.
    Nah, dalam hal transaksi dengan pedagang retail (yang melakukan penyerahan kepada konsumen akhir), nota penjualan/struk yang mereka print/terbitkan berlaku sebagai bukti pungutan PPN (dalam hal di struk tertera item nilai barang beserta nilai PPN dipungut).

    Jadi seharusnya struk itu memang yang wajib rekan jadikan bahan pertanggungjawaban dalam melaporkan bukti pungutan-pungutan pajak dalam LPJ penggunaan anggaran rekan…

    Benar, jika rekan tidak dapat menunjukkannya maka dapat dianggap pemenuhan kewajiban pajaknya belum dilakukan.

    terjadi pembayaran pajak double? sangat mungkin jika kemudian dokumen/struk yang menunjukkan pungutan PPN tersebut hilang/rekan tidak dapat menunjukkannya

    • October 22, 2016 at 2:41 am

      Terima kasih atas jawabannya

      Jadi cukup struk saja ya..gx perlu mesti minta print faktur pajak..karena menurut info sebagai bendahara pengeluaran skpd (yang merupakan pemungut) struk saja tidak.cukup…saya sempat tanya landasannnya apa? Sampai saat ini tidak ada jawabannya…hanya jawab bendahara sebagai pemungut…
      Jadi akhirnya struk tidak diakui klo gx ada faktur pajak…
      Mohon rujukan peraturannya pak
      Nuhun

    • October 22, 2016 at 2:44 am

      Dan saya dinyatakan belum bayar pajak padahal memiliki struk belanja resmi…dan akhirnya disuruh bayar pajak lagi…saya melihat agak janggal disini…

  2. October 22, 2016 at 2:58 am

    Kewajiban pembuatan e-Faktur dikecualikan atas penyerahan BKP dan/atau JKP: (Pasal 2 ayat (2) PER-16/PJ/2014)
    yang dilakukan oleh pedagang eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 PP 1 TAHUN 2012;
    yang dilakukan oleh PKP Toko Retail kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16E UU PPN; dan
    yang bukti pungutan PPN-nya berupa dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) UU PPN

    kata kunci dari saya, pedagang eceran, dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan FP


    silahkan rekan baca aturan tersebut lebih lanjut

Leave a reply