{1 - 24} GreyGrey
{25 - 49} GreenGreen
{50 - 499} BlueBlue
{500 - 4999} OrangeOrange
{5000 - 24999} RedRed
{25000+} BlackBlack

Please confirm that you would like to report this for an admin to review.


Belanja di.mall minta faktur PPN

DhMohon pencerahan..Apakah jika kita belanja untuk pengadaan pemerintah di mall atau supermarket yang pada struk nya mencantumkan PPN..saya harus meminta faktur/dokumen sejenis sebagai bukti.saya bayar pajak?Kaarena jika tidak ada fakturnya saya dianggap blm bayar, padahal saya sudan bayar dan nilai PPN tertera distruk…Akibat dari itu, jika saya tidak fakturnya, maka saya diharuskan bayar pajak.untuk mendapatkan faktur…lah kan jadi 2kali bayar..Mohon pencerahan

Share yuk... biar lebih bermanfaatShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter



Confirm that you would like to Remove Email Alerts for your question. You cant undo this and you will not be able to re-subscribe.


2 Answers

rekan mewakili pemerintah dalam hal pengadaan barang jasa ya?
setiap bukti pemungutan/pembayaran pajak memang mesti ada buktinya rekan.
Nah, dalam hal transaksi dengan pedagang retail (yang melakukan penyerahan kepada konsumen akhir), nota penjualan/struk yang mereka print/terbitkan berlaku sebagai bukti pungutan PPN (dalam hal di struk tertera item nilai barang beserta nilai PPN dipungut).

Jadi seharusnya struk itu memang yang wajib rekan jadikan bahan pertanggungjawaban dalam melaporkan bukti pungutan-pungutan pajak dalam LPJ penggunaan anggaran rekan…

Benar, jika rekan tidak dapat menunjukkannya maka dapat dianggap pemenuhan kewajiban pajaknya belum dilakukan.

terjadi pembayaran pajak double? sangat mungkin jika kemudian dokumen/struk yang menunjukkan pungutan PPN tersebut hilang/rekan tidak dapat menunjukkannya

Confirm that you would like to select this answer as the "Best Answer" to your question. This will bring this answer to to top and be highlighted as "Best Answer". You can always change this if a better answer is given.


Kewajiban pembuatan e-Faktur dikecualikan atas penyerahan BKP dan/atau JKP: (Pasal 2 ayat (2) PER-16/PJ/2014)
yang dilakukan oleh pedagang eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 PP 1 TAHUN 2012;
yang dilakukan oleh PKP Toko Retail kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16E UU PPN; dan
yang bukti pungutan PPN-nya berupa dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) UU PPN

kata kunci dari saya, pedagang eceran, dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan FP


silahkan rekan baca aturan tersebut lebih lanjut

Confirm that you would like to select this answer as the "Best Answer" to your question. This will bring this answer to to top and be highlighted as "Best Answer". You can always change this if a better answer is given.


You must be Logged In to Answer this Question

Already a Member, Log In
Not a member yet? Sign Up

Search

Ads

tepung pizza instan dan sehat

Sponsors


Aplikator Atap Baja Ringan