Register Now

Login

Lost Password

Enter your email to reset your password.

BY Author

Amnesti Pajak, Yes or No?

Dear WPers,
Saya ingin bertanya, berikut pertanyaan saya..
1. Saya karwayan yang ingin mengikuti program tax amnesti, namun berdasarkan kabar yang beredar, jika kita sudah mengikuti program ini maka kita akan dikenakan denda jika masih ada harta yang belum dilaporkan jika nantinya ditemukan oleh pihak dirjen pajak. Apa dan bagaimana perhitungan dendanya?
2. Dan jika saya tidak ikut tax amnesti dan ternyata dirjen pajak menemukan harta yang belum saya laporkan, maka bagaimana perhitungan dendanya?
3. Dapatkah pemerintah selanjutnya mengutak atik uu tax amnesti ini?

Comments ( 2 )

  1. September 17, 2016 at 3:55 pm

    1. Apabila ditemukan data aset yg blum atau kurang diungkap setelah masa berlaku TA berakhir, rekan
    2.Nilai aset yg ditemukan setelah diperhitungkan dngan perhitungan PPh hingga lapisan tertentu, baru dikalikan 200%
    3.Pemerintah tidak dapt merubah apa yg telah di undang undangkan…..

  2. September 20, 2016 at 2:37 am

    Selamat Pagi Pak Harry,
    saya coba menanggapi pertanyaan2 Bapak,
    no.1. Melalui UU TA ini memang diharapkan bahwa wajib pajak peserta TA membuka diri untuk melaporkan kewajibannya malalui pengungkapan harta dengan sebenar-benarnya. Jika dikemudian hari ditemukan harta lain yang “terlewat” diungkap, maka nilai harta tersebut akan dianggap sebagai tambahan penghasilan pada tahun ditemukannya harta tersebut, disertai sanksi 200% atas pajak terhutang tersebut. Hal ini tanpa menggugurkan TA yang sudah diajukan sebelumnya.

    no.2, di UU TA disebutkan bagi yang tidak ikut TA, “dalam jangka waktu 3 tahun sejak disahkan UU TA” jika ditemukan data harta dengan tahun perolehan sejak 1 Januari 1985 s.d. 2015 belum dilaporkan dalam SPT Tahunan maka, atas harta tersebut akan dianggap tambahan penghasilan di tahun ditemukannya data tersebut, dengan menerapkan ketentuan PPh umum (termasuk sanksi juga berlaku umum), sanksi jelas berbeda perlakuan bagi WP yang tidak ikut serta TA, tapi patut diingat bahwa data harta akan dikorek/dicari s.d. perolehan tahun 1985, dan tidak ada jaminan bebas dari pemeriksaan.

    no.3, sifat UU tidak mudah untuk diubah-ubah rekan, kecuali MK yang menganulirnya.

Leave a reply